Beranda Sulsel Jelang PSBB, Bupati Adnan Minta Daftar Penerima Bansos Transparan

Jelang PSBB, Bupati Adnan Minta Daftar Penerima Bansos Transparan

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan

HERALDMAKASSAR.com – Dalam mendorong terciptanya transparansi data penerima bantuan sosial (Bansos) penanganan virus corona atau Covid-19 di wilayahnya, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan meminta agar seluruh nama-nama penerima bantuan di lampirkan secara terbuka.

Bahkan peran kantor camat, desa dan kelurahan menjadi sumber informasi data penerima bansos.

“Saya minta seluruh kantor camat, desa dan kelurahan agar ditempeli semua nama-nama penerima bansos agar ada tranparansi data terkait daftar penerima bansos di Kabupaten Gowa,” katanya saat memimpin rapat melalui telekonferensi, Sabtu (2/5).

Dilampirkannya data penerima bantuan secara terbuka ini agar masyarakat juga bisa menilai dan melihat secara langsung pihak yang menerima bantuan dan yang tidak menerima.

“Saya pun berharap nama-nama yang penerima yang dilampirkan merupakan data yang valid dan tidak ganda,” tegasnya.

Sementara, untuk jenis bantuan yang disalurkan Pemkab Gowa dalam rangka penanganan covid-19 dan menjelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin, 4 Mei 2020 mendatang beragam jenis. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten.

Bupati Adnan menyebutkan, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Sembako Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dan BLT Kelurahan serta 50.000 ribu paket sembako dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gowa, Taufik Mursad mengatakan, data-data calon penerima bansos yang masuk hingga saat ini terus mengalami perubahan termasuk adanya penambahan. Salah satunya adalah data penerima paket sembako yaitu warga yang terkena dampak Covid-19.

Ia menyebutkan dari data sebelumnya jumlah penerima bantuan 21.111 Kepala Keluarga (KK) kini bertambah menjadi 37.218 KK.

“Ini sesuai evaluasi data yang masuk ke Bappeda terkait data terdampak covid-19 yang ada di desa dan kelurahan ada penambahan sekitar 16.107,” ujar Taufik.

Data ini diperkirakan masih akan terus berubah dikarenakan masyarakat yang berdampak covid 19 datanya masih terus bertambah

“Penambahan masih terjadi karena mulai besok call center pengaduan masyarakat akan dibuka. Mereka yang sebelumnya tidak terdata dan berdampak dari covid bisa melaporkan lewar pengaduan ini,” pungkasnya. (*)