HERALDMAKASSAR.com – Proses penyaluran paket bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Makassar menuai polemik. Bagaimana tidak, sembako yang disalurkan oleh pihak Kelurahan minta dikembalikan, lantaran data penerima sudah dobel.
Hal itu diketahui, setelah kasus penarikan sembako seorang warga bernama Rabiah (50), warga Kulurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, suaminya terdata sebagai penerima Beras Sejahtera (Rasta).
Menanggapi itu, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb berjanji akan mengganti paket sembako warga yang ditarik oleh pihak kelurahan.
Namun belakangan, saat paket sembako dikembalikan kepada pihak kelurahan, ibu tiga orang anak itu diminta mengganti isi barang yang sudah digunakan senilai Rp50 ribu.
Iqbal mengatakan, masyarakat yang sudah menerima bantuan sembako dan ditemukan namanya ternyata dobel agar tidak ditarik kembali. Hal tersebut, kata dia, biasa terjadi dikarenakan kesalahan data.
“Yang sudah (terima sembako) tidak ada masalah, yang belum terima nanti kita gantikan dengan yang non anggaran negara. Kan ada juga bantuan-bantuan dari perusahaan, dari swasta itu,” terang Iqbal, Jumat (1/5/2020) kemarin.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Mukhtar Tahir tida membenarkan bahwa adanya penarikan sembako oleh pihak kelurahan setempat. Menurutnya, apa yang dilakukan pihak kelurahan sudah sesuai prosedur.
“Itu adalah langkah-langkah yang bagus yang dilakukan Camat atau Lurah kalau mendapatkan bahwa ada PKH terima. Saya saja menyatakan sekarang, kalau saya temukan itu lagi (dobel) coret dari daftar, tapi saya coret PHK-nya supaya tidak dapat lagi bekelanjutan,” kata dia.
Dia mengatakan, masyarakat juga perlu belajar berbagi, khususnya dalam keadaan seperti sekarang ini, jangan sampai, kata dia, ada yang menerima bantuan secara dobel.
Kesalahan dalam pendataan adalah merupakan bentuk tanggung jawab Dinsos Makassar. Untuk itu, penarikan merupakan sebagai salah satu cara dalam menyesuaikan data. Adapun data yang masuk ke pihaknya disebut bersumber dari Call Center, RT/RW, dan Kelurahan.
“Wajar kalau Camat, Lurah menarik kembali, jagan dikasi lagi karena kasihan toh, masih ada yang butuh. Memang pada prinsipnya kesalahan-kesalahan di lapangan itu adalah satu betuk tangung jawab kita,” pungkasnya.
