HERALDMAKASSAR.com – Sejumlah anggota DPRD Kota Makassar, melayangkan kritikan pedas kepada Pemerintah Kota (Pemkot) terkait lambatnya pergerakan penanganan pendemi virus Corona atau Covid-19 di Kota Makassar.
Bukan hanya itu, pengusulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke Pemerintah pusat yang rencananya diusulkan pada Selasa (14/4/2020) kemarin, sempat ditunda Pemkot karena masih dalam tahap perampungan administrasi.
“Saat ini dokumennya masih dilakukan penyempurnaan, Insya Allah satu atau dua hari kedepan kita ajukan ke Pemerintah Pusat melalui Pak Gubernur (Nurdin Abdullah),” ujar Iqbal, kemarin.
Berbeda lagi yang disampaikan, Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Makassar, Ismail Hajiali. “Masih dalam tahap administrasi. Kemungkinan akan rampung lima hingga tujuh hari ke depan,” katanya.
Menanggapi itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menyatakan mosi tidak percaya kepada Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb.
“Maka saya sebagai anggota DPR menyatakan mosi tidak percaya kepada Pj Walikota, kerja mereka tidak terstruktur dengan baik, cenderung kelihatan mencoba menghindar padahal kalau melihat pergerakan data hari ini,” kata Wahab, kemarin.
Ketidakpercayaan Wahab terhadap Pj Walikota bukan tanpa alasan. Ia menyebut Pj Walikota sangat lamban mengantisipasi penyebaran Covid-19 di kota Makassar.
“Dari awal seharusnya PSBB, soal pengajuan hari ini saya belum tau sudah atau belum, jangan sampai hanya wacana, karena PSBB butuh tahapan lagi, ada dokumen pendukung sehingga Kemenkes memungkinkan mengeluarkan PSBB,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar itu menganggap, Pj Walikota melakukan kerja-kerja biasa saja. Padahal, kata dia, kondisi sekarang di Kota Makassar sudah luar biasa.
Apalagi, Kota Makassar telah menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Sulsel, sebab telah ada warga luar Makassar yang terjangkit Covid-19 usai melakukan perjalanan dari Makassar.
“Orang Sulsel itu akan memilih mati yang lain ketimbang mati kelaparan, itu budaya orang sulawesi selatan, mohon Pj Walikota beserta jajarannya tahu budaya itu. Kemudian, PHP lebih kejam dari pada tidak punya harapan kalau memang tidak sanggup, nyatakan tidak sanggup, sehingga rakyat mencari jalannya,” tegasnya.
