HERALDMAKASSAR.com – Pemerintah kota Makassar rencananya hari ini Selasa (14/4/2020) akan mengusulkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, setelah rapat koordinasi dengan Forkopimda, pada Senin (13/4/2020) kemarin, terkait dampak yang akan diakibatkan jika PSBB disetujui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) mengatakan bahwa Pemerintah kota harus siap betul ketika PSBB sudah diterapkan.
“Kalau saya PSBB dilaksanakan tapi (bantuan) sembako harus jalan,” kata ARA saat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Selasa (14/4/2020).
Menurutnya, persiapan penerapan PSBB mestinya telah terkoordinasi dengan baik mulai dari sekarang. Mengingat, kata ARA, banyak dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat nantinya.
“Jangan pemerintah kota mengajukan PSBB, tapi dibawah ini harus terkoordinasi dengan baik antara camat, lurah dan RT/RW,” ujarnya.
Legislator Partai Demokrat itu juga mengingatkan Pemkot harus intens sosialisasi mengenai dampak baik-buruknya agar tidak terjadi keributan di masyarakat.
“Jangan sampai PSBB yang ditau cuma yang diatas nanti, bisa menjadi keributan lagi kalau yang dibawa, bukan lagi Corona yang dihadapi, tapi keributan karena lapar,” pungkas ARA.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan penerapan PSBB adalah langkah yang tepat untuk memutus mata rantai virus Corona di Kota Makassar.
“Makassar ini adalah episentrum penyebaran Covid-19. Tidak sedikit orang dari daerah positif Corona karena dia dari Makassar. jadi saya nyatakan kalau ini keadaannya luar biasa kerjanya jangan biasa-biasa saja,” kata Wahab.
