HERALDMAKASSAR.com – Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Kondisi Sosial Politik Di Kota Makassar, Senin (25/11/2019) di ruang Pola Balaikota Makassar.
Menginisiasi kegiatan ini, selaku pemerintah kota Makassar Pj. Walikota Makassar, M. Iqbal S. Suhaeb menghadirkan Kapolda Sulselbar, serta Forkopimda Kota Makassar dan Perwakilan Forkopimda Prov. Sulsel, juga Rektor Perguruan Tinggi Se-Kota Makassar.
Selain itu, turut hadir Kapolrestabes Makassar dan Ketua Kejaksaan Negeri Makassar sebagai unsur Lembaga Daerah.
Sejumlah Petinggi Kampus dan mahasiswa yang berperan aktif dalam perkembangan sosial politik di Kota Makassar, seperti UNHAS, UMI, UIN Alauddin, UNM, dan UNISMUH Makassar memenuhi undangan dalam kesempatan kali ini.
Bertindak selaku Moderator dalam diskusi, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, SH, memberikan kesempatan beberapa perwakilan Mahasiswa untuk mengungkapkan perkembangan sosial politik yang dirasakan, baik beberapa konflik yang melibatkan mahasiswa maupun kondisi sosial masyarakat kota Makassar.
Sementara itu, kasus yang baru saja terjadi pun ikut terungkap dalam diskusi ini setelah Ketua DPRD Makassar mempersilahkan sejumlah Perwakilan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk berbicara. Diantaranya, Perwakilan Pemda Kab. Luwu Raya, Kota Palopo, dan Kab. Bone secara berturut-turut.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, mengaku telah menangani dan menyelesaikan perkara yang melibatkan mahasiswa ataupun aktivis-aktivis kampus ini. Menurutnya, konflik mahasiswa ini bukan hanya kali ini, tetapi pihaknya tidak dapat mempublikasikan keseluruhan perkara seperti ini demi menjaga citra baik dari Kota Makassar.
Sebagai argumen penutup, Pj. Walikota, Iqbal Suhaeb, berharap komunikasi ini bisa menjadi rutinitas seluruh Stakeholder ataupun forkopimda untuk menjaga Kota Makassar tetap kondusif.
“Dialog persuasif seperti ini harus sering dilakukan sebagai kontrol diri dan instrospeksi diri kita selaku warga kota makassar,” ujarnya.
