HERALDMAKASSAR.com – Lembaga Pemantau Dana Subsidi Sulawesi Selatan meminta Pemkot Makassar dalam melaksanakan lelang jabatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dilakukan secara transparan.
Tujuannya, agar pemkot mendapatkan para direksi yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan daerah tersebut.
Hal ini dikatakan Direktur Ekonomi Lembaga Pemantau Dana Subsidi, Mudani Rimba. Sebelumnya, Pemkot sudah membentuk panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan direksi PDAM.
Ia mengatakan, proses lelang tersebut sejauh ini terkesan tertutupi. Harusnya kata dia, pansel harus melibatkan unsur dari luar, termasuk akademisi atau profesional yang memiliki keahlian terkait di lembaga tersebut.
“Kami berharap tidak ada titipan dari siapa pun, sebaiknya calon direksi berasal dari kalangan profesional,” kata Mudani Rimba, Minggu 10 November 2019.
Menurutnya, lelang jabatan tersebut harus dilakukan secara transparan dan fair. Dengan begitu, kata dia, direksi strategis yang muncul yang akan mengisi posisi di PDAM dapat terpilih sesuai kebutuhan lapangan dan sesuai dengan kompetensinya.
Apabila seluruh prosedur seleksi diikuti dengan baik dan terbuka, lanjut dia, maka celah korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses lelang jabatan itu dapat diminimalkan.
“Harapannya pansel ini bekerja fair dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara. Kita tidak ingin lelang tersebut diisi oleh permainan politik, apalagi kemarin sudah ada politisi yang menyatakan siap untuk maju sebagai calon. Itu yang kita tidak inginkan dalam direksi PDAM kedepan,” pungkasnya.
