HERALDMAKASSAR.com – Anggota Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid mengatakan, naiknya pembayaran iuran BPJS menjadi bukti pemerintah takut mengucurkan anggaran khusus untuk pembayaran beban BPJS.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kurangnya anggaran (APBN) menjadi dasar pemerintah menarik subsidi pembayaran iuran BPJS buat masyarakatnya.
“Saya melihat pemerintah hanya memikirkan kekurangan anggarannya saja tanpa melihat kemampuan ekonomi di masyarakatnya dan semangat masyarakat ikut menjadi peserta BPJS,” katanya, Rabu (4/8/2019).
Naiknya iuran BPJS tambah Hamzah Hamid, sudah pasti memberatkan masyarakat. Terlebih kenaikan iuran naik 100 persen.
Olehnya itu, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan masyarakatnya. “Ditarif yang normal saja dulu banyak masyarakat yang mengeluh dan merasa diberatkan. Bagaimana dengan ini, naiknya pembayarannya, pasti meresahkan masyarakat. Ditambah denda BPJS yang luar bisa tingginya mampu memicu kembali gejolak di masyarakat,” pungkasnya
Sebelumnya, Ketua Komisi D, Sampara Sarif mengatakan akan menyayangkan bila hal tersebut akan direalisasikan, sebab, menurutnya masih banyak masyarakat pra sejahtera yang belum memiliki KIS.
“Selama ini pakai mandiri, pakai mandiri saja pontang-panting, tidak bisa membayar iurannya apalagi ada kenaikan sampai 100%,” ucap Sampara Sarif
“Ini sangat disayangkan sekali terutama kami mewakili masyarakat kecil tentunya, tapi bagaimana pun itu kita ingin Pemerintah mengambil kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil,” sambungnya.
