HERALDMAKASSAR.com – Sejumlah anggota DPRD Makassar mulai gerah atas kinerja Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, yang dianggap lamban dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan di Makassar.
Hal itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), DPRD Makassar, pada Senin (12/8/2019) di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani. Rapat tersebut dipimpin koordinator Banggar, Adi Rasyid Ali, dihadiri Sekda Kota Makassar dan anggota TAPD dan badan anggaran.
“Ini diluar dugaan kita, harapan sesungguhnya adalah, hadirnya PJ walikota membawa harapan baru untuk warga Makassar. Tapi ini malah terbalik. Saya tidak sangka dalam dokumen APBD perubahan in, pendapatan asli daerah terjun bebas hingga Rp 66 Miliar,” kata anggota Banggar, Rahman Pina.
Bukan hanya pendapatan asli daerah yang terjun bebas, belanja daerah pun mengalami hal serupa. Dalam dokumen yang diajukan pemerintah kota, belanja daerah malah turun hingga Rp 107 miliar lebih.
Dengan penurunan angka sebesar itu, kata Rahman Pina, maka total belanja anggaran perubahan Pemkot Makassar hanya Rp4,155 triliun dari total APBD pokok sebesar Rp4,262 triliun.
Terjadinya penurunan drastis belanja daerah dan pendapatan asli daerah di era Pj Walikota Makassar, dianggap diluar kewajaran.
“Tradisi kita, APBD perubahan lebih tinggi dari apbd pokok. Ini malah terbalik. Kalau begini terus, lalu apa kerjanya Pj Walikota? Ini harus ditinjau ulang pak gubernur,” tegasnya.
Hingga saat ini, pembahasan APBD perubahan Pemkot Makassar masih terus berlangsung.
