HERALDMAKASSAR.com – Panitia Hak Angket DPRD Sulsel dituding memiliki motif politik tertentu dan tidak murni bekerja untuk rakyat. Ini setelah Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid melontarkan wacana potensi pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
“Sejak awal memang kami curiga, pasti ujung-ujungnya mau pemakzulan. Hanya saja mereka bungkus dengan kasus SK Wagub,” ujar Baso Aswar, Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA) Universitas Negeri Makassar (UNM).
Baso menjelaskan, hal ini tidak lepas dari perseteruan pemilihan gubernur, dimana kakak kandung Kadir Halid, yakni Nurdin Halid kalah bersaing dengan Nurdin Abdullah. “Sepertinya ini, mereka belum bisa move on,” ujar Baso yang juga putra Luwu Raya.
Sebagai Wija To Luwu, Aswar menilai Nurdin Abdulah telah memberi perhatian serius ke wilayah ini. Itu ditandai dengan dibukanya jalur Seko yang sejak Indonesia merdeka tidak bisa tembus melalui jalur darat.
“Harusnya, bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, memberi kesempatan kepada Gubernur Sulsel untuk mewujudkan janji-janji politiknya. Jangan malah diganggu terus dengan hal-hal yang tidak mendasar,” ujar Aswar.
(TIM HERALD)
