HERALDMAKASSAR.com – Mustahil maju walikota Makassar tanpa modal kuat. Paling tidak, menurut pengusaha Rusdin Abdullah, kandidat wajib memiliki rekening di bank sebesar Rp 80 miliar.
Pernyataan Rudal, sapaan akrab Rusdin Abdullah itu, sontak bikin “ngeri-ngeri sedap”. Banyak kandidat langsung nyalinya ciut mendengar angka Rp80 milar ini.
Lantas, bagaimana sebenarnya cost Pilkada Makassar, apakah memang bisa menembus 80 miliar?
Direktur Nurani Strategic Nurmal Idrus memiliki jawaban sama. Ia lalu membuat kalkulasi mulai dari pencalonan, sosialisasi, kampanye, APK, hingga pengamanan TPS.
“Hitungan saya, mahar parpol akan menghabiskan biaya 8 – 10 M. Biaya terbesar justru akan keluar dari biaya menaikkan popularitas dan elektabilitas. Di bagian ini berbagai macam biaya dikeluarkan, mulai dari bermain di media sosial, media luar ruang, media cetak dan lainnya. Total, jika popularitas rendah, maka setahun berkampanye setidak 10 M harus dikeluarkan,” kata Nurmal.
Di bawah angka itu, kata Nurmal, hasilnya tak akan maksimal apalagi kalau figur baru juga mulai bermunculan.
Menaikkan keterpilihan justru bisa lebih besar. Biaya-biaya tak terduga banyak keluar dari sektor ini. Mulai dari proposal tim, titik titik pertemuan, biaya pertemuan komunitas, membentuk tim door to door dan berbagai kegiatan sosial lainnya. “Angkanya tak akan kurang dari Rp 15 M. Bisa kurang tapi tentu hasilnya kembali tak akan maksimal,” ujar Nurmal.
Sampai di sini, kata Nurmal, angka yang harus disiapkan mencapai Rp 35 M.
Biaya operasional tim juga besar. Mulai dari pembentukan posko, membentuk struktur tim sampai tim TPS. Tim wajib dibentuk dan dipelihara agar bisa membantu kita dalam bersosialisasi. Biayanya tak akan kurang dari Rp 15 M.
“Darimana diperoleh angka itu. Di Makassar, di 2020, akan ada sekitar 2.700 TPS, dengan pemilih dikisaran 900 ribu. Jika di setiap TPS kita menempatkan 5 orang, maka akan 13.500 orang yang disiapkan. Taruhlah kita bermain di tingkat TPS dalam enam bulan terakhir dan mereka diberi honor Rp 150.000 per bulan, maka diperoleh 13.500 × 6 x 150.000 = Rp 12.150.000.000. Itu belum termasuk biaya tim di 15 kecamatan dengan 153 kelurahan,” tandas Nurmal.
Jika ditambah dengan angka tim TPS, maka perkiraannya di angka 15 M. Sampai disini, kita sudah harus punya duit 50 M.
Untuk bersosialisasi ke pemilih, dibutuhkan berbagai macam merchandise, seperti baju kaos, mug, topi, sarung, dan lain-lainnya. Untuk menghitung pengeluaran di sektor ini, maka kita tinggal menentukan besaran partisipasi pemilih.
Rata-rata partisipasi pemilih di Makassar berada di angka 650 – 700 ribu. Artinya, setengah dari angka itu harus menjadi sasaran merchandise atau sekitar 350 ribu item. Taruhlah rata-rata merchandise berharga Rp 50 ribu, maka diperoleh angka 17 M.
“Sampai di sini duit 67 M sudah harus di tangan.
Di hari terakhir, terutama jelang pemungutan suara, maka pengeluaran dipastikan akan membengkak. Mulai dari serangan tak terduga di beberapa titik pemilih kritis, pelatihan saksi dan honor saksi hingga persiapan gugatan hukum. Angkanya tak akan kurang dari Rp 20 M. Maka, total yang harus disiapkan berada diangka Rp 67 M + Rp 20 M = Rp 87 M,” ujar Nurmal.
Sehingga, kata Nurmal, apa yang dilontarkan Rudal, adalah sebuah realita jika hendak memenangkan pertarungan perebutan kursi nomor 1 balaikota.
(AZS)
