Gubernur Sulsel Minta Semua Perizinan di Makassar Dipercepat

    Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. HM Nurdin Abdullah minta semua perizinan dan pelayanan di Kota Makassar harus serba cepat. 

    HERALDMAKASSAR.com  –  Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. HM Nurdin Abdullah minta semua perizinan dan pelayanan di Kota Makassar harus serba cepat.

    “Ini 14 hari pak, masih lama kalau saya lebih cepat lebih baik, iya. Jadi bayangkan kita mau bayar, tapi disuruh ke sini ke sana. Menurut saya setiap proses yang panjang cenderung ada sesuatu,” katanya usai inspeksi di Pelayanan Terpadu Sistem Satu Atap di Balaikota Makassar, Senin 13 Mei 2019.

    Untuk permudah perizinan, menurut Nurdin Abdullah harus dibangun sinergitas antarlembaga.

    Hal tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dibawah kepemimpinan, Prof. HM Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, semua yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan harus serba cepat.

    Bupati Bantaeng periode 2008 – 2018 ini selalu mengatakan, kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat. Kalau bisa satu minggu kenapa harus satu bulan, kalau bisa satu hari kenapa harus satu minggu, kalau bisa satu jam kenapa harus satu hari.

    Hal tersebut kembali dilontarkan orang nomor satu di Sulsel itu pasca melakukan peninjauan lapangan di pusat pelayanan PTSP dan pengambilan izin dan SKRD.

    Gubernur Sulsel Prof. HM Nurdin Abdullah menilai sudah bagus pusat pelayanannya, hanya saja terlalu lama kalau pengurusan izin IMB, izin praktek dan lain-lainnya, masih ada yang 12 sampai 15 hari.

    Menurut, Prof Nurdin Abdullah, hampir semua daerah sekarang berbenah untuk memberikan layanan terbaik, layanan yang cepat, murah dan akurat.

    “Nah kita mau Kota Makassar ini menjadi barometer daerah, masa kalah sama Palopo. Palopo itu mall pelayanannya luar biasa,” ujar mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu.

    Lebih lanjut Prof. Nurdin Abdullah menilai, sistem pelayanan Kota Makassar masih ada ego sektoral, dari setiap urusan.

    “Kalau saya lihat tadi, menurut saya masih ego sektoral. Ini harus disinergikan. Jadi semua urusan-urusan, semuanya harus ada disini. Nah kita mau disini, kayak IMB ini kan uang orang bawa, harusnya dia bawa anunya, sekian anunya bayar disana,” jelas Prof. Nurdin Abdullah.

    ((RLS)