HERALDMAKASSAR.com – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. H.M Nurdin Abdullah melantik Kepala Balibangda Sulsel, Dr M. Iqbal S Suhaeb sebagai Pemjabat (Pj) Walikota Makassar selama satu tahun kedepan.
Gubernur Sulsel Prof. HM. Nurdin Abdullah mengatakan, pelantikan Iqbal Suhaeb sebagai orang nomor satu di Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), dengan Nomor: 131. 73-52 tertaggal 26 April 2019.
“Berdasarkan Keputusan Mendagri Pj Walikota Makassar selama satu tahun. Kalau satu tahun berhasil, ada diskresi dari gubernur untuk dilanjutkan menjadi 20 bukan,” jelas Prof. HM Nurdin Abdullah dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pj Walikota Makassar, di Balai Kota Makassar, Senin (13/5).
Gubernur menitip tugas yang harus dilaksanakan Pj Walikota di antaranya mempersiapkan pelaksanaan pemilihan walikota 2020.
“Kendalikan dan jaga netralitas aparat. Siapkan pemilu yang adil. Bersihkan teman teman aparat dari keterlibatan politik praktis. Pemilu itu ribut karena aparat dan penyelenggara terlibat dan tidak transparan,” tegasnya.
Hal lain yang dititip gubernur kepada Pj Walikota, bersihkan trotoar dari PKL, melakukan penelitian yang konprehensip tentang Makassar bebas banjir, dan Makassar yang nyaman bebas kemacetan.
Permudah Pelayanan
Guberbur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah mengatakan hadirkan mall pelayanan untuk memudahkan rakyat mendapatkan pelayanan dan perizinan.
“Manjakan masyarakat dengan memberi pelayanan yang serba mudah. Simpelkan seluruh perizinan. Minta IMB hanya satu hari. Dan biaya IMB sesui aturan. Tidak boleh lebih,” ujarnya.
Perizinan yang lama menurut Nurdin Abdullah memungkinkan ada transaksi diluar ketentuan. “Jangan lagi ada kegiatan yang nonbudgeter. Ini yang akan merusak sistem yang kita bangun,” tegasnya.
Menurut Nurdin Abdullah, Pj harus mempersiapkan sistem. “Makassar sudah siap dengen sistem yang kuat sebelum datang walikota devinitif.
Usai acaraca pelantikan Nurdin Abdullan meninjau Pelayanan Terpadu Sistem Satu Atap. Nurdin Abdullah menemukan masih banyak perizinan yang membutuhkan waktu lama, sampai 14 hari.
Gubernur meminta kepada Sekda dan Kepala Dinas Perizinan untuk mempersingkat lagi waktu perizinan. “Kalau bisa satu hari saja paling lama,” katanya.
(RILIS HUMAS PEMPROV)
