HERALDMAKASSAR.com – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid meminta kepada Pemerintah Kota Makassar untuk menyelesaikan polemik pemotongan honor oleh sejumlah tenaga kontrak sebesar Rp150 ribu.
Hal itu disampaikan Hamzah Hamid usai Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto membacakan LKPJ akhir masa jabatan periode 2014-2019 di rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu (10/4/2019) ia langsung interupsi.
“Sejak tenaga kontrak dinaikkan insentifnya satu juta, ada potongan Rp150 ribu per tenaga kontrak. Tetapi secara fakta mereka pertanyakan apa bukti pemotongan selama ini,” ujar Hamzah.
Dia mengungkapkan, ada aduan dari sejumlah tenaga kontrak yang mempertanyakan insentifnya dipotong tanpa ada tanda bukti.
“Coba kita bayangkan berapa puluh ribu tenaga kontrak di Kota Makassar dipotong insentifnya dengan alasan asuransi, BPJS. Tetapi tidak ada bukti (data) pemotongan, ini tenaga kontrak mempertanyakan,” bebernya.
Hamzah Hamid pun berharap agar permasalahan pemotongan insentif tenaga kontrak bisa segera dituntaskan disisa masa jabatan Walikota sekitar kurang lebih satu bulan lagi.
“Jadi tolong kepada Pak Wali bisa menuntaskan ini, karena jika nanti para tenaga kontrak ini tidak berjalan, boleh jadi tidak ada alasan untuk menuntut dari apa yang dipotong selama ini, saya kira perlu ada bukti pemotongan setiap bulan,” pungkasnya.
