HERALDMAKASSAR.com – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone ke depan kebijakan Pemerintah Provinsi, harus melalui proses diskusi dengan pemerintah kabupaten kota se Sulsel.
Nurdin Abdullah mengaku, tanpa melalui proses diskusi dengan kepala daerah dan masyarakat di kabupaten kota, Pemprov Sulsel tidak mengetahui betul apa kebutuhan di semua wilayah.
“Kebijakan kami bersama wakil gubernur harus melalui diskusi dengan bupati, wakil bupati untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat di semua daerah, kalau kita rencanakann di belakang meja itu sangat berat,” ungkap Nurdin Abdullah dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Forum Komunikasi dan Kerjasama Penasehat Bumdes dan Bumdesma, di Rujab Bupati Bone, Jumat (5/4).
Nurdin Abdullah menjelaskan, kemajuan sebuah negara tentunya harus melalui kesepakatan bersama dengan semua pihak. Termasik melibatkan masyarakat umum, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.
“Kita tidak akan mungkin tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dan kita akan bicara dengan kepala desa, bupati dan yang lain bagaimana untuk pengunaan dana desa ke depannya,” lanjut Nurdin Abdullah.
Gubernur Sulsel kedua yang bergelar Profesor itu juga menjelaskan, pemberian bantuan keuangan daerah tentunya melalui pertimbangan banyak hal, terutama kebutuhan dan luas wilayahnya.
“Bone ini punya wilayah yang begitu luas, kita punya bantuan keuangan daerah pun harus lebih besar,” kata mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu.
Alumni Unhas Makassar ini juga berpesan agar para stakeholder meninggalkan semua ego sektoral selama ini. Pasalnya menurut Nurdin, ego sektoral hanya akan menjadi penghalang untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju.
“Kita akan menjadi berkembang terus kalau kita masih tetap mempertahankan ego. Kita harus mendorong sinergitas untuk mendukung terus pemerintah yang maju,” pungkasnya.(*)
