HERALDMAKASSAR.com – Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mendorong penggunaan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Transaksi non tunai dinilai lebih efektif mengurangi resiko dan beban kerja bendahara di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pekerjaan bendahara berat. Beban kerja dan resikonya tinggi. Dengan transaksi non tunai, bisa mengurangi resiko dan beban kerja mereka,” kata Andi Sudirman, di sela-sela Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Implementasi dan Bimbingan Teknis Transaksi Non Tunai, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan PT Bank Sulselbar, di Hotel Claro Makassar, Senin (11/2/2019).
Melalui penggunaan transaksi non tunai, lanjut Andi Sudirman, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan terhindar dari adanya pemotongan hak-hak mereka. Karena, transaksi langsung ke rekening.
“Sekarang sudah era yang sangat terbuka. Saya harap, semua OPD mengimplementasikan penggunaan transaksi non tunai ini,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Aziz, kehadiran Wakil Gubernur dalam acara sosialisasi dan simulasi transaksi non tunai ini, membuktikan bahwa ia mempunyai komitmen yang kuat terhadap implementasi transaksi non tunai ini. Ke depan, yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan transaksi non tunai ini.
“Setelah diimplementasikan, baru kita berbicara mengenai sumber daya manusia untuk menciptakan transparansi dalam mengelola keuangan pemerintah,” terangnya.
(HM)
