HERALDMAKASSAR.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda membantah, jika pemecatan sebagian kader KB belakangan ini dipolitisasi bahkan ditunggangi untuk kepentingan politik praktis.
Zulkifli Nanda mengatakan, setiap kader KB sudah mengantongi surat keputusan (SK) dari Wali Kota yang medionya cuma satu tahun.
Sehingga, menurut Zulkifli setiap tahun akan dilakukan evaluasi, jika ada kader KB yang tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan, maka akan dilakukan penggantian.
“Jadi tidak ada seperti itu, yang pertama kita evaluasi karena memang SK Walikota itu hanya mengatur satu tahun kinerjanya. Ini kan bulan desember berarti kita lakukan evaluasi untuk bulan januari lagi,” kata Zulkifli, Kamis (7/2/2019).
Yang kedua, Zulkifli melanjutkan, ada capaian target yang diberikan ke kader KB dengan surat pernyataan harus bisa mencari akseptor baru.
“Setiap kader KB ada targetnya. Kemudian melakukan pendataan pemetaan. Kemudian yang ketiga tidak banyakji itu, sediktji diganti kalau saya tidak salah sekitar 30an 40an dari 1000 kader KB. Itupun ada yang mundur sendiri, ada yang tidak bisa bagi waktunya,” bebernya.
Olehnya, Zulkifli pun mengklaim bahwa tidak ada sama sekali kepetingan politik praktis di dalam tatanan Dinas PPKB kota Makassar dalam menjalankan tugas.
“Tertkait mengenai politik, lebih baik saya ganti saja di Dapil 2, ini kan kota makassar dievaluasi semua. Cuma ini kan dibesar-besarkan ji dengan politik, kebetulan istri saya juga politisi dikaitkan lagi dengan begitu, padahal tidak adaji politisasi,” demikian Zulkifli.
(MKA)
