HERALDMAKASSAR.com, Jakarta – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menerima penghargaan dua kali dalam dua hari. Pertama, penghargaan Website JDIH Database Terintegrasi yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Senin, 10 Desember 2018 di Hotel Swissbell Mangga Besar, Jakarta. Penghargaan ini diterima Kabag Hukum Setda Lutra, Sofyan Hamid, dari Kepala BPHN Benny Tiyanto.
Kedua, penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM yang dilaksanakan di Kantor Kemenkum HAM RI di Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, pada Selasa 11 Desember 2018. Penghargaan ini diterima Wakil Bupati Luwu Utara, Muhammad Thahar Rum, dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla.
Wakil Bupati, Thahar Rum, mengatakan, penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM adalah buah dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan HAM di berbagai sektor yang ada.
“Alhamdulillah, kita tentu bangga atas raihan ini, karena pemerintah daerah meletakkan perhatian yang cukup serius di sektor ini,” tutur Thahar, usai menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM.
Sementara Kabag Hukum, Sofyan Hamid, usai menerima penghargaan Website JDIH Terintegrasi mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena Lutra dinilai mampu mengelola konten website dengan baik.
“Alhamdulillah, terima kasih atas apresiasi ini. Apa yang kita terima adalah buah dari keaktifan teman-teman dalam memajukan JDIH di dalam menjawab tantangan kebutuhan informasi hukum yang semakin kompleks,” tuturnya.
Sebanyak 364 Kabupaten/kota yang menerima penghargaan untuk Kabupaten Peduli HAM dan untuk Propinsi Sulawesi Selatan ada 12 kabupaten. Untuk JDIH Terintegrasi, ada 124 kabupaten/kota yang menerima dan untuk wilayah Sulawesi Selatan hanya ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Jeneponto.
(LH/HMS)
