POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono (SS) dan Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah (NA) melakukan pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel di Jalan Sungai Tangka Nomor 1, Makassar, Jum’at (27/7).
Diketahui, dari Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Kamis (26/7). Pasangan calon ini akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada 17 September mendatang di Jakarta.
Usai pertemuan tertutup tersebut, baik Sumarsono dan Nurdin Abdullah menyampaikan pembahasan mereka. Sumarsono mempersilahkan Nurdin berbicara pada awak media terlebih dahulu.
“Saya kira sebelum penyerahan beliau sudah menyampaikan banyak hal. Mulai dari soal beberapa program strategis yang harus kita lanjutkan, termasuk bagaimana penataan birokrat yang ada, apa-apa yang beliau sudah lakukan artinya bagus, untuk mengantarkan kita ke amanah ini,” kata Nurdin Abdullah.
Saat ditanya terkait program kerja 100 hari apa yang akan dilakukan, Nurdin mengatakan, yang jelas akan bekerja secepatnya usai dilantik.
“Saya pikir tidak ada yang berat, Pak Gubernur, mempersiapkan dengan baik semua kebutuhan yang ada. Kita bisa lihat ini adalah Pilkada Serentak teraman, mudah-mudahan peralihan kekuasaan ini bisa berjalan lancar dan pejabat baru bisa bekerja cepat,” sebutnya.
Ia juga menyampaikan proyek strategis yang telah dibangun di era Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga dibahas, Ia akan melihat terlebih dahulu kemampuan keuangan daerah yang ada di APBD, serta beberapa opsi untuk dilanjutkan. Hal tersebut harus dilanjutkan karena merupakan aset negara, telah menggunakan uang negara dan harus segera dinikmati oleh masyarakat.
Mereka juga membahas terkait Center Point of Indonesia (CPI), “Memang kalau soal CPI harus hati- hati karena ada APBD dan APBN masuk disitu,” paparnya.
Ia juga akan melihat jumlah Belanja Pegawai yang Ia nilai besar, dengan kajian secara akademik akan melihat kebutuhan angka pasti.
“Banyak PR yang diberikan oleh beliau. Yang belum selesai akan diselesaikan,” ucapnya.
Untuk pembangunan yang masih tertunda pada periode sebelumnya, juga memperhatikan kondisi keuangan daerah (APBD) di Triwulan II 2018 yang masih defisit.
“Makanya beliau (Sumarsono) ini memeras kepala, bagaimana menutup defisit ini, supaya pemerintah yang baru tidak ada beban,” sebut NA
Terkait komposisi jabatan, Ia mengatakan, mengganti orang bukanlah solusi, sifatnya lebih kepada mengajak. Untuk pemilihan figur pejabat, Ia menekankan tidak perlu ragu.
“Jadi ngak usah ragu, karena tugas kita ke depan percepatan pembanguan. Tinggal menyesuiakan pemimpin yang lama dengan pemimpin yang baru. Ini sudah sangat bagus, selama empat bulan banyak hal yang sudah kita lihat,” paparnya.
Sementara, Sumarsono mengatakan dari awal tugasnya adalah menjaga momentum keberhasilan dan kelanjutan pembangunan sebelumnya, dari SYL ke transional (dirinya) kemudian ke gubernur pengganti (Nurdin Abdullah).
“Momentum itu tidak boleh berhenti, saya kira itu yang penting, termasuk yang ada tantangan tadi, tentunya bagaimana proyek yang ditinggalkan dan agak terlantar. Itu tadi bagian dari topik diskusi,” katanya.
Selanjutnya, NA disebutnya, akan melakukan kajian untuk dipelajari. Sumarsono menambahkan masalah-masalah telah disampaikan, termasuk masalah defisit sebesar Rp180 miliar tadi. Dari pertemuan itu disepakati akan diselesaikan di era pemerintahan Sumarsono. Agar pada saat masuk anggaran tahun 2019 pemerintah baru tidak terbebani.
Sumarsono juga berharap agar masa transisi ini harus berjalan baik dan mulus. Juga dibahas termasuk kemungkinan menampung ide, gagasan, pemikiran ketiga paslon lain.
Soal lelang jabatan, Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otda) ini berpandangan lebih baik dilakukan oleh pemerintahan baru. Jadi, Ia tidak akan mengadakan lelang sampai jabatannya berakhir.
“Intinya penyiapan lelang, ini sopan santun politiknya, Saya harus nanya dulu gubernur terpilih, kalau Pak Gub arahkan lelang saya lelang, kalau nda ya nda, kesepakatan lebih baik secara etika kita tunda sampai gubernur baru terpilih (dilantik),” sebutnya.(rilis/pojoksulsel)
