POJOKSULSEL.com, MAKASSAR, – Lagi-lagi, Lembaga Kemahasiswaan (LK) Se-Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan aksi demonstrasi, Senin (23/7/2018).
Aksi demonstrasi dengan konvoi motor keliling Makassar yang berakhir di depan Gedung Phinisi ini menolak UNM yang akan mengubah statusya dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Presiden BEM UNM, Ari Tolstoy menilai, UNM belum siap menyandang status BLU karena Pimpinan terlihat menghalalkan segala cara demi memenuhi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi salah satu faktor Kampus untuk menjadi BLU.
“Satu-satunya sumber pendapatan UNM yang paling tinggi yaitu dari Mahasiswa. Maka dari itu dampak negatifnya Uang Kuliah Tunggal semakin mahal setiap tahunnya.,” ujarnya saat orasi.
Ari sapaan akrabnya juga menilai, laporan keuangan UNM tidak transparan. Padahal statusnya masih Satker dan campur tangan Pemerintah masih ada.
“Bagaimana kalau sudah BLU ? yang notabenenya campur tangan pemerintah sudah tidak full lagi. Belum berbicara soal 12 kasus korupsi di UNM yang sampai saat ini belum juga diselesaikan,” jelasnya.
“Kalau BLU dipaksakan akan ada koruptor-koruptor baru yang akan lahir nantinya karena pengawasannya sudah kurang,” tambahnya.
Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra ini juga menambahkan, sampai detik ini ada sekitar 12 kasus korupsi di UNM belum juga diselesaikan. Ia berharap Kejaksaan Tinggi Negri (Kejati) SulSel serius menangani kasus ini.
“Tadi juga kita sempat ke Kejati untuk menyuarakan aspirasi terkait ada 12 kasus korupsi yang belum diusut. Takutnya ada transaksi dibawah meja yang membuat proses hukumnya mandeg,” ungkapnya.
Sementara itu, Mentri Media dan Propaganda (Mendipro) BEM UNM, Taufiq mengatakan, jika BLU ini diterapkan di UNM, wajah demokrasi kampus tidak akan terlihat lagi.
“BLU membuat kampus semakin otonom. Masih Satker saja sudah ada mahasiswa yang diskorsing hanya karena bertanya soal anggaran yang tidak terealisasi. Bagaimana kalau BLU ?,” ujar Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNM ini.
“Padahal kampus adalah tempat yang harusnya bisa menampung ribuan pertanyaan karena kampus adalah wadah ilmiah,” tambahnya.
(pojoksulsel)
