POJOKSULSEL.com PAREPARE – Walikota Parepare HM Taufan Pawe menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017.
Taufan Pawe menyampaikan atas pandangan Fraksi Golkar yang menekankan perlunya monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan guna mendukung kegiatan pembangunan harus terus terkontrol dengan baik.
Taufan menyampaikan bahwa itu akan menjadi perhatian untuk semua SKPD dan lebih khusus pada inspektorat selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar ebih optimal dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pengelola keuangan.
“Terkait dengan sektor yang bersifat umum, seperti infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan dan pelayanan kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Parepare untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Taufan Pawe.
Oleh fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Yangsmid Rahman terkait dengan pekerjaan kekurangan volume menjadi tanggungjawab rekanan dan harus dikembalikan dan disetor ke kas daerah, dijelaskan Taufan Pawe dalam jawabannya diperlukan optimalisasi pengawasan oleh konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.
Sementara itu, dari Fraksi PAN, PDIP, HANNAS, Fraksi Gerbang Indonesia dalam pandangan fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dengan diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 oleh BPK RI.
“Prestasi yang telah kita raih tersebut tentunya akan menjadi pemicu untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga membawa dampak yang positif bagi pembangunan daerah Kota Parepare ke depan dan tentunya harapan kita semua kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat,” papar Taufan.
Selain dihadiri oleh Walikota Parepare, rapat paripurna juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Parepare, Kepala SKPD, Camat serta lurah. (sps / dprd pare /pojoksulsel).
