POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Manuver walikota Makassar Danny Pomanto dengan isu akan menonaktifkan semua camat, mendapat reaksi keras dari kalangan DPRD Makassar. Mereka menilai penonaktifan itu sudah tak wajar lagi.
“Ini pemerintahan sudah dikelola seperti perusahaan sendiri. Mau maunya pemilik, dia tidak sadar, ini birokrasi. Ada aturannya, ada regulasinya, ada etikanya. Tidak bisa seenak perutnya,”kata legislator Golkar, H Samsuddin Kadir, Selasa (5/6).
Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan mantan calon yang gagal bertarung itu, semakin dipertontonkan ke publik, maka DPRD Makassar tentu tidak tinggal diam. Salah satunya dengan menyiapkan mosi tak percaya.
“Segera kita galang dukungan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD. Secepathya kita sikapi. Jangan karena kegalauannya lalu mengorbankan pemerintahan yang tinggal seumur jagung,”jelasnya.
Ia juga menyoroti kegiata rakor pemerintahan yang juga dihadiri relawan. “Memangnya itu relawan sudah bagian SKPD yang harus ikut rakor baru teriak teriak, ini sangat memalukan,”kata politisi Golkar ini.
Terkait alasan berkasus di Polda lalu camat dinonaktifkan, legislator PKPI, Arifuddin Kulle mengatakan, itu cuma akal akalan saja. “Kalau alasan itu, kenapa Danny aktif, sementara dia juga dipanggil Polda. Harusnya dia jua non aktif saja,”terangnya.
Dalam waktu dekat, katanya, DPRD menyiapkan langka konkrit terkait mosi tak percaya yang kemungkinan berujung pemberhentian Danny sebagai walikota.
(rls/pojoksulsel)
