POJOKSULSEL.com, – Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menyoroti kenaikan tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, TNI/Polri, dan pensiunan. Kebijakan tersebut dinilai pemborosan karena diterapkan di saat ekonomi tengah terpuruk.
“Apa urgensinya THR naik? Kalau saya lihat kebijakan ini kental sekali bau politisnya,” kata Indra kepada JPNN, Jumat (25/5).
Ini, lanjut Indra, bisa dilihat dari program pemerintah yakni Revolusi Mental. Pertanyaannya apakah para ASN/PNS dan pensiunan ini mentalnya sudah terevolusi? Kalau sudah apa buktinya?
“Kalau kinerja tidak meningkat tapi penghasilan ditambah apa bisa dikategorikan korupsi berjemaah?” cetusnya.
Dia membandingkan kebijakan Mahathir Mohamad. Begitu jadi perdana menteri Malaysia, Mahathir langsung memotong gaji pejabat karena jumlah utang yang besar. Di Indonesia malah menaikkan porsi kesejahteraan PNS yang kinerjanya masih biasa-biasa saja.
Mengenai honorer yang tidak mendapatkan THR juga disorot Indra. Menurut dia, sebagai pekerja harusnya honorer juga layak diberikan THR.
“Intinya sih anggaran negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Artinya harus ada keadilan sosial di sana. Honorer kan sama-sama bekerja seperi PNS jadi layak diberikan THR,” tandasnya.
(jpnn/pojoksulsel)
