POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Ambisi Walikota non aktif Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto kembali maju di Pilwalkot Makassar kian tak terbendung. Setelah dinyatakan melanggar lantaran menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan dinyatakan didiskualifikasi oleh PT TUN hingga MA.
Danny Pomanto melawan perintah MA, dengan memasukan gugatan sengketa penyelesaian pemilu di Panwaslu. Seolah-olah menggugat SK KPU nomor SK 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018. Padahal yang digugat Danny adalah keputusan MA yang sifatnya final, mengikat dan tidak dapat dilakukan peninjaun kembali.
Pengamat politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono mengatakan, perlawanan Danny dianggap wajar hanya saja harus melihat rambu-rambu hukum dan apa targetnya. Menurut dia, gegara Danny Pomanto memaksakan kehendak, banyak pihak yang dia korbankan terutama penyelenggara pemilu dan masyarakat.
“Wajar itu pak Danny melawan. Cuma harusnya dipikir dahulu sebelum melawan, targetnya apa? Sekarang kan terlihat bahwa pak Danny dan timnya memang seperti memaksakan kehendak dan disisi lain mengorbankan banyak pihak. Pertama pihak pendukung, kedua pihak KPU dan Panwas, ketiga masyarakat,” kata Arief Wicaksono melalui pesan elektronik, Jumat (18/5/2018).
Perlawanan Danny Pomanto diakui Arief Wicaksono dengan harapan akan memenangkan Pilwalkot Makassar melawan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Namun kata Arief, itu hanya upaya penggiringan opini dan percintaan saja.
Alasannya, tidak mungkin keputusan Panwaslu mengalahkan putusan MA. Danny Pomanto menggerakkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU, padahal KPU bukan lembaga yang bisa ‘bermain mata’ melainkan lembaga yang punya kredibilitas tinggi.
Danny Pomanto berniat membenturkan putusan MA yang bersifat final dan mengikat dengan putusan berupa rekomendasi dari Panwaslu. Akan tetapi gagal, karena KPU ternyata menolak eksekusi perintah Panwaslu Makassar.
“Di sisi pendukung Pak Danny berlaku seolah-olah bisa memperoleh kemenangan jika dia maju lagi, padahal, itu hanya pencitraan opini saja, karena rekomendasi panwas dan putusan pengadilan ada di jalur yang berbeda, tidak paralel dan tentu hasil akhirnya juga akan berbeda,” tambahnya
“Di sisi penyelenggara dan pengawas, KPU dan Panwas yang idealnya punya integritas dan independen, akhirnya ternodai dengan laporan etika ke DKPP,” terangnya
Sedangkan di masyarakat, Danny Pomanto dan pendukungnya telah menciptakan kebingungan yang sangat besar. Dengan melakukan aksi-aksi unjuk rasa yang membuat masyarakat tidak simpati dengan perilaku mereka.
“Di masyarakat umum, pak Danny dan timnya menciptakan kebingungan yang luar biasa diantara mereka. Salah satunya, kebingungan itu nanti akan berujung pada aksi-aksi yang bersifat konfliktual ditengah masyarakat. Siapa yang harus bertanggungjawab? Saya kira sudah jelas,” tutupnya
(rilis)
